MEDAN | GAYA MEDAN.COM-Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut), Heliyanto, divonis lima tahun penjara dalam kasus suap proyek jalan di Sumut tahun mulai 2023–2025.
Heliyanto dijatuhkan vonis tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Mardison di Ruang Sidang Utama, Kamis (2/4/2026).
"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heliyanto dengan pidana penjara selama lima tahun," ucap Mardison saat membacakan amar putusan didampingi As'ad Rahim Lubis dan Rurita Ningrum sebagai hakim anggota.
Selain hukuman badan, Heliyanto juga dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta subsider enam bulan penjara apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar. Dia juga dikenakan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp1,62 miliar dikurangkan dengan uang yang telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rp197 juta.
Sehingga, sisa UP yang harus dibayarkan Heliyanto sebesar Rp1,42 miliar.
"Jika terdakwa tidak membayar UP paling lama sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut," ujarnya.
Namun, lanjut hakim, jika setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan, Heliyanto tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka dihukum (subsider) dua tahun penjara.
Menurut hakim, perbuatan Heliyanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 20 KUHP sesuai dakwaan alternatif pertama.
"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dipenjara, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat dan pemerintah," katanya.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Heliyanto lima tahun penjara dan denda senilai Rp300 juta subsider 100 hari penjara, serta UP sebesar Rp1,62 miliar dikurangkan dari yang telah disita KPK saat penyidikan sejumlah Rp197 juta. Sehingga, sisa UP yang harus Heliyanto bayar Rp1,42 miliar subsider dua tahun penjara. (GM)
