GAYA MEDAN.COM – Wacana reformasi institusi Polri dinilai perlu dipikirkan matang agar tidak salah arah. Menurut Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM, evaluasi seharusnya dilakukan secara jernih, apakah cukup pada individu atau memang menyentuh institusi.
“Bila kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu-individu di kepolisian, jangan lalu menyalahkan institusinya. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang justru perlu direformasi,” kata Kyai Khambali kepada media di Medan, Senin (15/9/2025).
Ia menegaskan, dalam sistem presidensial, presiden adalah pimpinan sipil tertinggi. Karena itu, menempatkan Polri di bawah presiden justru menjamin efektivitas dan netralitas. “Kalau dipindahkan ke kementerian, malah bisa membuka ruang intervensi politik yang lebih dominan, karena kementerian adalah jabatan politis. Yang kita butuhkan bukan perubahan posisi kelembagaan, tapi penguatan fungsi dan pengawasan,” ujarnya.
Menurut Kyai Khambali yang juga tokoh Reformasi 1998 sekaligus pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom, penguatan itu bisa dilakukan dengan memperkuat Divisi Propam, mengoptimalkan Kompolnas, memperbaiki sistem rekrutmen, serta mengarahkan pelatihan aparat pada etika dan pelayanan publik.
Kyai Khambali menilai, publik sering terjebak dalam tarik menarik kepentingan. Di satu sisi, masyarakat ingin perubahan cepat, namun di sisi lain, Polri sudah menorehkan banyak prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku oknum yang koruptif memang kerap dijadikan alasan tuntutan reformasi struktural. Tapi pertanyaan kuncinya, apakah reformasi benar-benar solusi atau hanya retorika politik para pemangku kepentingan?” tanya Kyai Khambali yang juga pengasuh Majelis Sholawat Ahlul Kirom.
Ia mengingatkan agar publik objektif menilai kinerja kepolisian. “Kurang elok kalau kita selalu subjektif, lalu menutup mata terhadap prestasi dan keberhasilan hanya karena satu kesalahan,” tegasnya.
Selain itu, Kyai Khambali menyebut polisi sering menanggung beban kegagalan komunikasi politik antara DPR sebagai wakil rakyat dengan rakyat itu sendiri. “Polisi sering jadi tameng di garis depan, sementara pejabat publik yang mestinya bertanggung jawab justru menghilang,” tambahnya.
Meski begitu, Kyai Khambali mengakui ada ruang perbaikan fundamental. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM masuk ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian serta penguatan sistem pengawasan tanpa harus mereformasi institusi.
“Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Yang penting adalah penguatan fungsi dan perbaikan sistem yang sudah ada,” pungkas Kyai Khambali, inisiator InsanPreneur sekaligus Ketua Forum Kyai Tahlil.(GM)
