MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi utama pembangunan berbasis data. Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi elemen penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran serta mendukung transformasi digital pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Zakiyuddin saat membuka penilaian wawancara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Tim Penilai Badan (TPB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (17/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Ferry Ichsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, jajaran perangkat daerah, Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, serta tim pembina statistik sektoral BPS Kota Medan.
Dalam sambutannya, Zakiyuddin mengapresiasi BPS, khususnya Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, yang telah melaksanakan proses evaluasi. Menurutnya, EPSS bukan sekadar instrumen penilaian, tetapi juga menjadi momentum memperkuat tata kelola statistik nasional dan meningkatkan kualitas data di lingkungan pemerintah daerah.
"EPSS bukan hanya mengukur kepatuhan terhadap regulasi statistik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas data statistik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik," ujar Zakiyuddin.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan statistik sektoral serta pembangunan Satu Data Kota Medan menjadi salah satu prioritas strategis Pemko Medan dalam mendukung digitalisasi pemerintahan. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Medan yang mengintegrasikan data lintas perangkat daerah agar lebih akurat, konsisten, dan mudah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.
Menurut Zakiyuddin, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai wali data terus melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas dan tepat waktu. Upaya tersebut juga diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas Data Driven Leadership (Kepemimpinan Berbasis Data) oleh seluruh kepala OPD pada November tahun lalu.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan meningkat dari 2,20 dengan kategori "cukup" pada 2023 menjadi 2,94 dengan kategori "baik" pada 2024. Capaian tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.
Keberhasilan tersebut, lanjut Zakiyuddin, merupakan hasil sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data, Bappeda selaku Ketua Forum Satu Data Kota Medan, serta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS tahun ini, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan.
Dalam penilaian tersebut, Dinas Kesehatan mempresentasikan kompilasi statistik Profil Kesehatan Kota Medan Tahun 2024, sedangkan DP3APMP2KB menyampaikan kompilasi statistik Profil Gender Tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
Menutup sambutannya, Zakiyuddin mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen membangun ekosistem statistik yang terintegrasi, berkelanjutan, serta didukung infrastruktur data yang modern.
"Komitmen ini menjadi kunci untuk mewujudkan Medan sebagai smart city (kota cerdas) berbasis data sekaligus menjaga peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik di masa mendatang," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia menjelaskan bahwa EPSS merupakan instrumen BPS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah. Hasil utama evaluasi tersebut berupa Indeks Pembangunan Statistik yang tidak hanya menjadi indikator pembinaan BPS, tetapi juga indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan.
"Keberhasilan EPSS bukan hanya menjadi keberhasilan BPS atau Dinas Kominfo sebagai wali data, tetapi merupakan keberhasilan seluruh Pemko Medan dalam membangun ekosistem data yang kuat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memberikan informasi secara objektif selama proses wawancara sehingga evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kualitas tata kelola data statistik di Kota Medan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif.
