GAYA MEDAN.COM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara, menggelar kegiatan penyuluhan hukum di Kantor Kejari Medan, Jalan Adinegoro, Kota Medan, Selasa (21/10).
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program “Jaksa Sahabat Guru” dengan tema “Pendidikan Bersih, Indonesia Kuat! Bersama Guru, Kita Lawan Korupsi dan Tanamkan Nilai Kejujuran Sejak Dini.”
“Hari ini kita menggelar kegiatan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Sahabat Guru,” kata Kasi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma, SH, MH, di Medan.
Kegiatan yang diikuti oleh 285 kepala sekolah SMP dari berbagai wilayah di Kota Medan itu akan berlangsung selama empat hari secara bergelombang.
“Gelombang pertama diikuti oleh 75 kepala sekolah, baik negeri maupun swasta. Fokus utama kegiatan ini adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ujar Dapot.
Hadir sebagai narasumber pada hari pertama kegiatan, yakni Kasi Intelijen Dapot Dariarma, Kasubagbin Edi Tarigan, Kasi Pidum Deny Marincka Pratama, serta Kasubsi II Bidang Intelijen Reza Surya Mardhika.
Pihaknya menekankan bahwa dunia pendidikan harus menjadi contoh dalam transparansi dan tata kelola keuangan yang baik.
“Karena itu, edukasi hukum bagi para tenaga pendidik menjadi langkah preventif penting untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan sekolah,” tegas Dapot.
Ia menambahkan, para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai aturan pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait Dana BOS, serta kesempatan berdiskusi interaktif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.
“Melalui program ini, Kejari Medan menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis dunia pendidikan,” jelasnya.
Mantan Kasi Pidum Kejari Kota Tangerang itu berharap, program “Jaksa Sahabat Guru” dapat membangun pemahaman hukum, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat integritas para kepala sekolah dalam menjalankan tugas.
“Sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan,” ujar Dapot.(GM)
