GAYAMEDAN.COM - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menyoroti dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas judi daring. Menyikapi hal tersebut, Syaiful mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Medan untuk mengetahui kronologi dan duduk perkara kasus tersebut.
“Setelah mengetahui kasus ini, saya langsung menghubungi BKD untuk mempertanyakan persoalan tersebut. Ini masalah serius karena penggunaan anggaran yang seharusnya diawasi ketat justru diduga disalahgunakan,” ujar Syaiful, Rabu (28/1/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dugaan penyalahgunaan KKPD merupakan pelanggaran berat terhadap etika, integritas, dan kepercayaan publik, terlebih dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan.
“Penyalahgunaan KKPD untuk kepentingan pribadi, apalagi judi daring, adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Ini mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak marwah birokrasi,” tegasnya.
Syaiful menekankan bahwa kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kota Medan, terutama dalam proses seleksi pejabat yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
“Pejabat yang mengelola keuangan harus diseleksi secara ketat, transparan, dan berbasis integritas, bukan sekadar administratif atau kedekatan tertentu. Sistem pengamanan keuangan juga harus diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta Pemko Medan untuk memperketat pengawasan penggunaan KKPD serta melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.
“Setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut sekaligus merumuskan langkah pencegahan ke depan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan integritas aparatur sipil negara (ASN), yang berimplikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.
